SAMPAIKAN SIKAP: Lintas tokoh masyarakat Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden RI Jend (Purn) Prabowo Subianto saat kegiatan di Aobi Cafe, Jalan Singgalang Medan, Selasa (10/11/2026).(Foto:Dok/A1)
Reportasesatu.id-Medan||
Lintas tokoh masyarakat Sumatera Utara menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden RI Jend (Purn) Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026 di Aobi Cafe, Jalan Singgalang Medan, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang bertemakan, "Dengan semangat Hari Pahlawan kita tegakkan Konstitusi dan Marwah Pemerintahan RI" dihadiri tokoh-tokoh Sumut yang mengungkapkan keresahan tentang apa yang terjadi di bangsa ini dan harapan ke depan memperbaiki kondisi Indonesia.
Para tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain, Wara Sinuhaji Akademisi, Syarifuddin Siba Sekjen MABIN, Akhyar Nasution, Mantan Wali Kota Medan, Shohibul Anshor Siregar Akademisi, Roy Fachraby Gintin Akademisi, Harmen Ginting Politisi Golkar, Saman Kanu Tokoh Tamil, Datuk Zainun Abidin Sultan Kualuh Ledong.
Kemudian, Azhari Sinnik, LIPPSU, Burhanuddin Sitepu, Politisi Demokrat, Daudsyah Munthe, Tokoh Pantai Timur, Suwandi Purba, jurnalis, Aulia Rachman, Mantan Wakil Walikota Medan, Letkol (Purn) Oliv Sudzali, Purn TNI AD, Gandi Parapat, Korwil PMPHI Sumut, Albon Sidauruk, Tokoh Marga, Sigit Pramono Asri, Politisi PKS, Arief Tampubolon, Alumni Lemhannas RI 2014.
Selanjutnya, Adhan Noor, Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Sumatera Utara, Taufiqurrahman, Pendiri Gerakan Angkatan Muda Melayu Melaka, OK Hatta, Ketua IPMD, Boy, Ketua LSM Penjara Kota Medan, Pinandita M Manogren MBP, Tokoh Agama Hindu, Ratnadas dan Baljit Sing, Tokoh Tamil.
Wara Sinuhaji menilai penyadapan merupakan prilaku yang tidak sesuai dengan undang-undang.
Datuk Zainun Abidin menyatakan lewat masalah penyadapan tersebut, semakin terbukalah masalah-masalah yang lain.
"Ini aneh, Kapolri menyadap presidennya. Namun dari segi agama, lewat ini, terbukalah hal yang lain," ujarnya.
Senada dengan itu, Boy mengatakan penyadapan merupakan tindakan yang tidak beretika.
Azhari Sinnik mengatakan satu-satunya di dunia, kepala polisi menyadap ptesidennya.
"Ini merupakan perbuatan makar yang sadis untuk menjatuhkan presiden dan mendorong pemakzukan Gibran dari wakil presiden," tegasnya.
Burhanuddin Sitepu, Politisi Demokrat menyinggung penyadapan yang tidak mungkin tidak diketahui presiden sebelumnya.
"Untuk persoalan Gibran, Demokrat tegas dalam pernyataan sikap, mengundurkan diri atau dimundurkan," katanya.
Akhyar Nasution menyatakan kejadian-kejadian tersebut mempermalukan bangsa.
Selanjutnya Syarifuddin Siba menyimpulkan semua pendapat para tokoh.
"Suasana ini sungguh sangat mencekam, berdoa saja semoga ada jalan keluar," tutupnya.
Usai menyampaikan keresahan dan harapan yang dirangkai dengan tanya jawab, para tokoh kemudian membacakan surat yang berisi 6 pernyataan sikap yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Keenam pernyataan sikak tersebut yaitu, pertama, Tokoh Lintas Sumut menilai penyadapan ilegal yang dilakukan oknum kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan adalah tindakan biadab, menghalalkan segala cara dan jelas-jelas mengarah kepada makar.
Kedua, Tokoh Lintas Sumut menilai penyadapan ilegal adalah bahaya dari pemberontakan sistemik, direncanakan dan bertujuan mengganggu serta melumpuhkan pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga, Tokoh Lintas Sumut menyampaikan apresiasi dan mendukung Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto beserta jajarannya untuk menuntaskan proses hukum kepada kelompok gerakan pemberontakan hingga kepada aktor intelektual atau dalang penyadapan, tanpa pengecualian meski berstatus mantan presiden, ketua umum partai atau mantan Kapolri.
Keempat, Tokoh Lintas Sumut menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 adalah penegasan hukum perihal ketiadaan ijazah SMA/sederajat Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pendaftaran calon wakil presiden. Karena itu, mereka menilai kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 menjadi tidak sah.
Kelima, Tokoh Lintas Sumut mendesak DPR-MPR RI, Ketua Umum Partai Politik dan pihak terkait untuk segera melakukan proses pemakzulan atau pemberhentian secara tidak hormat kepada Wakil Presiden Gibran dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, mereka meminta tidak memberikan fasilitas negara yang melekat kepada presiden dan wakil presiden, baik kepada presiden maupun mantan wakil presiden.
Keenam, Tokoh Lintas Sumut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan keselamatan Presiden Prabowo Subianto serta seluruh jajaran pemerintahan agar diberi hikmah dan kekuatan dari Allah, Tuhan Yang Mahaesa dalam membawa bangsa ini menuju negara yang berkenakmuran dan berkeadilan. (A1)
