FOTO BERSAMA: Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sumut, Trisatya Yulianto Ramadha foto bersama pengurus Dewan Pengurus Pusat Majelis Taklim Zikir Horas Bangso Batak (DPP MTZ HBB) saat beraudiensi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).(Ist)
Reportasesatu.id-Medan||
Dewan Pengurus Pusat Majelis Taklim Zikir Horas Bangso Batak (DPP MTZ HBB) melakukan silaturahmi dan audiensi ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Rombongan dipimpin Ketua MTZ HBB, Maria Monarita Damanik bersama pengurus KSB dan bidang sosial kemasyarakatan disambut Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Sumut, Trisatya Yulianto Ramadha.
Audiensi yang berlangsung akrab, diawali dengan perkenalan dari kedua pihak, dilanjutkan penyampaian visi dan misi MTZ HBB oleh Maria Monarita Damanik.
Trisatya menyampaikan, tujuan audiensi tersebut sejalan dengan Nota Kesepahaman (MoU) tentang wakaf tanah yang saat ini berlaku khusus untuk wilayah Sumatera Utara.
"Melalui MoU itu, masyarakat dapat mengurus sertifikasi tanah wakaf melalui Kantor Pertanahan/ATR/BPN, Kementerian Agama, maupun Kejaksaan Negeri," ujarnya.
Ia menjelaskan, selama ini masih banyak tanah wakaf di masyarakat yang belum terdaftar dan tidak jelas patok tanda batasnya.
"Sinergi antara BPN dan MTZ HBB diharapkan dapat membantu legalisasi tanah wakaf milik perorangan maupun berbadan hukum agar memperoleh kepastian hukum," ucapnya.
Trisatya juga menyebut ketentuan jenis hak atas tanah.
"Sertipikat Hak Milik (SHM) hanya dapat diproses untuk perorangan, bank pemerintah, badan keagamaan dan sosial yang memiliki izin dari kementerian, serta koperasi," terangnya.
Lanjutnya, sementara untuk kantor sekretariat Majelis Taklim Zikir, legalisasi hanya dapat berupa Hak Guna Bangunan (HGB). Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) hanya boleh berupa Hak Pakai.
"Adapun dokumen yang harus disiapkan masyarakat atau jamaah MTZ HBB yang ingin mengurus legalisasi tanah wakaf, yakni, Bukti alas hak, Akta Ikrar Wakaf yang diurus ke KUA, Pengesahan Nazhir yang diurus ke KUA, Fotokopi KTP pengurus dan badan hukum, Mengisi formulir dari BPN dan Memberi tanda patok batas tanah wakaf," tandasnya.
Di akhir pertemuan, Trisatya menyampaikan kesiapan dan keterbukaan BPN untuk berkolaborasi dengan DPP MTZ HBB terkait legalitas tanah, khususnya tanah wakaf. (A1)
